Jakarta, 28 Agustus 2025 — Federasi Serikat Pekerja Farmasi dan Kesehatan (FSP FARKES KSPI) bersama Koalisi Serikat Pekerja dan Partai Buruh (KSP-PB) menggelar aksi damai di depan Gedung DPR/MPR RI, Jakarta. Aksi ini juga dilaksanakan secara serentak di 38 provinsi seluruh Indonesia.
Aksi nasional ini merupakan bagian dari konsolidasi gerakan buruh untuk memperjuangkan hak-hak pekerja yang terus tergerus oleh kebijakan yang tidak berpihak kepada buruh.
Enam Tuntutan Buruh
Dalam aksi yang dipusatkan di Jakarta, massa buruh menyuarakan 6 tuntutan utama:
- Hapus outsourcing & tolak upah murah (HOSTUM).
- Stop PHK — bentuk Satgas PHK.
- Reformasi pajak perburuhan:
- Naikkan PTKP menjadi Rp 7,5 juta/bulan.
- Hapus pajak atas pesangon, THR, dan JHT.
- Hapus diskriminasi pajak terhadap pekerja perempuan menikah.
- Sahkan RUU Ketenagakerjaan tanpa omnibus law.
- Sahkan RUU Perampasan Aset untuk pemberantasan korupsi.
- Revisi sistem pemilu menyongsong Pemilu 2029.
Pernyataan FSP FARKES KSPI
Wakil Sekjen FSP FARKES KSPI, Siswo Darsono, menyampaikan bahwa aksi serentak ini menunjukkan kekompakan buruh di seluruh Indonesia:
“Aksi hari ini bukan hanya di Jakarta, tetapi juga di 38 provinsi. Ini adalah bentuk solidaritas nasional buruh untuk mendesak DPR dan pemerintah agar menindaklanjuti enam tuntutan kami. Tidak ada lagi alasan untuk mengabaikan kesejahteraan pekerja.”
Situasi Lapangan
Aksi berlangsung damai dengan pengamanan dari 4.531 personel gabungan TNI-Polri dan Satpol PP. Beberapa langkah pengamanan antara lain penutupan total Jalan Gatot Subroto, pemberlakuan WFH bagi pegawai DPR, serta imbauan belajar dari rumah (BDR) bagi pelajar di sekitar lokasi aksi.
Penutup
FSP FARKES KSPI menegaskan komitmennya bersama KSP-PB untuk terus mengawal enam tuntutan buruh ini melalui jalur konstitusional, termasuk melakukan konsolidasi lanjutan bila DPR tidak segera memberikan respons nyata.